Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Virtual (Komdigi) menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun depan, meski alokasi anggarannya dipastikan tidak mengalami kenaikan.
Menteri Komunikasi dan Virtual Meutya Hafid menjelaskan, program utama yang dijalankan Komdigi meliputi pembangunan infrastruktur virtual, peningkatan pengawasan ruang virtual, komunikasi publik, serta pengembangan ekosistem virtual.
“Yang pertama infrastruktur virtual kan harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senin (15/9/2025).
Mengutip laman resmi Komdigi, beberapa program pembangunan infrastruktur virtual antara lain mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan, memperluas jangkauan broadband tetap (fastened broadband) dan cellular broadband dengan kecepatan web yang ditargetkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, serta membangun ekosistem Pusat Knowledge Nasional (PDN).
Selain itu, Komdigi juga mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat pertukaran knowledge antarinstansi.
Program prioritas kedua adalah peningkatan pengawasan ruang virtual agar lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Komdigi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Aturan tersebut mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi anak-anak di ruang virtual, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses, hingga menjamin penanganan laporan yang cepat dan transparan.
PSE juga diwajibkan melakukan verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis guna mengurangi risiko anak terpapar konten negatif. Jika melanggar, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran platform.
Meutya menegaskan, regulasi ini lahir dari kekhawatiran atas adanya platform virtual yang secara sengaja menyebarkan konten bermuatan negatif kepada kelompok rentan.
| Baca Juga Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik |
|---|
“Tentu di antaranya adalah [penanganan] pornografi, judi on-line, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas,” kata Meutya.
Selain itu, komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk mendukung pertumbuhan ekosistem virtual agar melahirkan lebih banyak startup baru. “Di masa seperti ini, kita sangat memerlukan engine of expansion dari startup-startup kita,” tambah Meutya.
Diberitakan sebelumnya, Meutya mengungkapkan Komdigi hanya mendapat anggaran Rp8 triliun untuk tahun depan.
Angka ini sama dengan pagu awal yang ditetapkan Badan Anggaran (Banggar) DPR, meskipun Komdigi sempat mengusulkan tambahan Rp12,6 triliun sehingga kebutuhan totalnya mencapai Rp20,3 triliun.
“[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya.
Tinggalkan Balasan