Menteri Komunikasi dan Virtual Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).
Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Virtual, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan virtual.
Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi virtual pemerintahan secara masif.
“Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor virtual di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan 0 Forms.
Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.
“Kami mencapai technology virtual di mana melihat kendaraan virtual seperti UEA Cross yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Pockets, dompet virtual tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.
Selain kerja sama layanan pemerintahan virtual, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Executive Revel in Change Discussion board. Salah satu schedule besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.
Tinggalkan Balasan